Aneh! KPK masih usut megakorupsi 5kapal pembangkit listrik PLN, Sofyan Basir dicalonkan Dirut Pertamina
LENSAINDONESIA.COM: RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018, memutuskan pemberhentian Ellia Massa Manik selaku Direktur Utama Pertamina, dan mengangkat Plt Dirut Pertamina, Nicke
Widyawati, yang sebelumnya Direktur SDM di PT Pertamina. Di balik itu, muncul isu Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir digadang-gadang akan menjadi Dirut Pertamina definitif.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (EsKaPe), Binsar Effendi Hutabarat menyampaikan pernyataan sikap menolak tegas jika Kementerian BUMN mendapuk Sofyan Basir jadi Dirut Pertamina.
“Sudah pasti kami selaku stakeholders Pertamina karena telah ikut membangun, membesarkan dan memajukan perusahaan tak akan sudi Pertamina dipimpin oleh Sofyan Basir yang Dirut PLN tersebut”, tegas Binsar Effendi dalam keterangan pers, Sabtu (21/4/2018). Rumor yang berkembang, Sofyan jadi calon kuat lantaran dirinya selama ini di-back up Ari Soemarno, kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno yang pernah menjabat Dirut Pertamina (2006-2009).
Binsar Effendi mengaku mencermati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal Februari 2018 mengusut dugaan mega korupsi di tubuh PLN yang dipimpin Sofyan Basir. Bahkan, KPK kabarnya juga sudah menyelidiki aliran dana proyek Sofyan Basir itu.
Kasus yang sempat heboh di media itu terkait pengadaan proyek kapal pembangkit listrik tenaga turbin selama lima tahun sejak 2015 sampai 2020 yang berpotensi merugikan negara bisa mencapai Rp 130 triliun. Hal ini diduga akibat skandal-skandal mark up biaya sewa kapal maupun biaya operasional 5 unit kapal pembangkit listrik (marine veasel plant/ MVPP) milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki itu.
“Ini jelas tangungjawab Sofyan Basir yang menetapkan kontrak 5 kapal Turki itu,” kata Binsar.
Dari akibat dugaan korupsi mark up proyek PLTD yang semula direncanakan berbahan bakar gas, namun diganti bahan bakar minyak jenis hight fuel oil (HFO) yang sengaja diimpor dari luar bahkan menambah pemborosan besar itu, dampaknya keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp 17 triliun.
“Itu adalah fakta jika langkah-langkah yang ditempuh Sofyan Basir selaku Dirut PLN tidak mencerminkan semangat Presiden Jokowi dalam melakukan efesiensi keuangan negara,” tegas Binsar Effendi.
Seperti ramai diberitakan media, pemborosan atas sewa dan operasional 5 kapal apung asal Turki itu, diasumsikan bisa mencapai Rp 7,9 triliun per unitnya selama lima tahun.
“Jika seperti ini kemudian dipakai jadi Dirut Pertamina, jelas sangat membahayakan dan program kebijakan Presiden Jokowi menetapkan harga BBM sama di pelosok tanah-air bisa terganjal, bahkan bisa jadi gagal,” tegas Binsar.
“Tentu kami, eSPeKaPe wajib menyuarakan penolakan dan memungkinkan untuk menyurati kepada Presiden Jokowi akan hal ini,” tambahnya.
Bisa saja, lanjut dia, eSPeKaPe menyampaikan saran kembali kepada Presiden Jokowi agar memenuhi usulan terdahulu untuk terkait calon pengganti Dwi Sutjipto selaku Dirut Pertamina kepada DR Iwan Ratman, lantaran siap menawarkan sistem kontrol serta komitmennya atas manipulasi dan mafia migas.
“Kami akan menyampaikan saran kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenan memilih Dr Iwan Ratman untuk menjadi Dirut Pertamina pengganti Ellia Massa Manik. Kalau memilih Sofyan Basir dikhawatirkan bisa merongrong kemajuan Pertamina”, pungkas Ketua Umum eSPeKaPe.
Sementara itu, informasi lain yang diterima LensaIndonesia.com, di tengah KPK mengusut dugaan megakorupsi ini, ternyata Kejaksaan Agung juga ikut turun tangan. Bahkan, kabarnya Kejaksaan Agung berupaya mengambil alih penyelidikan yang sudah ditangani KPK.
Intervensi Kejaksaan Agung terhadap KPK ini, rumor yang berkembang, agar kasus dugaan mega korupsi ini tidak bergulir liar dan digoreng politik. Mengingat, saat kehadiran kapal ini di Indonesia, Sofyan Basir mengundang Presiden Joko Widodo untuk meresmikan. @licom_09
Post a Comment