Mengapa Guatemala akan memindahkan kedubesnya ke Yerusalem?

Hak atas foto AFP Image caption Presiden Guatemala, Jimmy Morales dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, 29 November 2016.

Guatemala, negara yang terletak di wilayah Amerika Tengah, memiliki hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Israel, selain bergantung secara ekonomi kepada Amerika Serikat.

Kebijakan pemerintah Guatemala untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem, menjadi sorotan dunia: mengapa itu dilakukan sebuah negara Amerika Tengah yang jaraknya ribuan kilometer dari Israel?

Guatemala, yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Meksiko, merupakan negara pertama yang mendukung Yerusalem merupakan ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu, menyusul langkah Amerika Serikat.

Bersama AS dan delapan negara lainnya, Guatemala juga menentang resolusi PBB yang menolak pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hak atas foto Getty Images Image caption Seorang warga Guatemala ikut unjuk rasa menolak kebijakan Presiden Donald Trump yang memperketat kedatangan pendatang, 30 April 2017.

Pimpinan Israel langsung mengucapkan terima kasih kepada presiden Guatemala, tetapi warga Palestina mencap keputusan tersebut sebagai "memalukan dan ilegal".

Pernyataan kontroversial Donald Trump tentang Yerusalem telah banyak ditolak oleh berbagai negara di seluruh dunia.

Status kota Yerusalem merupakan salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Arab.

Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina terus mengingingkan agar Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa mendatang

Mengapa Guatemala mendukung Israel?

Presiden Jimmy Morales mengumumkan rencana perpindahan kantor kedutaan besar Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dalam laman Facebooknya, yang dianggap sebagai cerminan "hubungan baik" antara Guatemala dan Israel.

Dia tidak menjelaskan kapan langkah perpindahan kedubesnya itu akan dilakukan.

Guatemala, bersama 12 negara lainnya, memiliki kedutaan besar mereka di Yerusalem sampai tahun 1980, ketika mereka akhirnya memindahkannya ke Tel Aviv setelah Israel mencaplok Yerusalem Timur.

Langkah Israel menguasai Yerusalem Timur ini tidak diakui secara internasional. Sejauh ini semua negara masih menempatkan kedutaan besar mereka di kota Tel Aviv.

Guatemala dan Israel memiliki sejarah panjang hubungan politik, ekonomi dan militer. Negara di wilayah Amerika Tengah juga merupakan penerima utama bantuan AS - sesuatu yang oleh Donald Trump yang akan dicabut apabila negara penerima hibah itu mendukung resolusi PBB.

Hak atas foto Google map

Bagaimanapun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Morales, dengan mengatakan bahwa langkahnya akan diikuti negara lainnya.

"Itu baru permulaan dan itu sangatlah penting," tulis Netanyahu di Facebook.

Di Twitter, kedutaan AS di Guatemala mengatakan pihaknya "memuji keputusan bersejarah" Morales.

Namun, kementerian luar negeri Palestina mengatakan keputusan tersebut merupakan "tindakan memalukan dan melawan hukum" karena melanggar resolusi PBB.

Bagaimana sikap dunia?

Pekan lalu, mayoritas anggota PBB dengan tegas mendukung resolusi yang menyatakan keputusan Yerusalem sebagai ibu kota Israel "batal demi hukum" dan harus dibatalkan.

Hak atas foto Reuters Image caption Warga Palestina menggelar protes di Haram al-Sharif, Kota Tua di Yerusalem, Jumat (22/12) untuk menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Pemungutan suara yang tidak mengikat disetujui oleh 128 negara bagian, 35 abstain, dan 21 negara lainnya tidak muncul saat pemungutan suara.

Selain Amerika Serikat dan Israel, Guatemala bergabung dengan Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau dan Togo yang menentang resolusi tersebut.

Mengapa isu Yerusalem penting?

Status Yerusalem merupakan persoalan utama konflik Israel-Palestina.

Hak atas foto Reuters/Antara Image caption Menlu Rl Retno Marsudi menunjukkan dukungan kepada Palestina dengan memakai kain kaffiyeh khas Palestina pada Bali Democracy Forum, Kamis (07/12).

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukota "abadi dan yang tidak bisa dibagi", sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel dalam perang 1967 - sebagai ibu kota negara masa depan.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan sesuai dengan kesepakatan damai Israel-Palestina 1993, status terakhir Yerusalem direncanakan akan dibahas dalam perundingan damai tahap akhir.

Sejak 1967, Israel telah membangun kompleks permukiman bagi sekitar 200.000 orang Yahudi di Yerusalem Timur. Ini dianggap tindakan ilegal menurut hukum internasional, meski Israel menolaknya.

Menuju Sumber berita