Pangkas Biaya, Qualcomm PHK 1.500 Pekerja

Ilustrasi Qualcomm

Jakarta, Selular.ID – Qualcomm mulai mengurangi pekerjaan di California guna melepas sekitar 1.500 orang. Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memenuhi komitmen penghematan USD1 miliar kepada investor, menurut laporan Bloomberg.

Pemotongan pekerja terkonsentrasi di California, tetapi PHK juga akan terjadi di lokasi lain. Perusahaan saat ini mempekerjakan sekitar 33.800 orang di seluruh dunia.

“Kami pertama kali mengevaluasi pengurangan biaya non-headcount, tetapi kami menyimpulkan bahwa pengurangan tenaga kerja diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pemangku kepentingan kami,” Qualcomm mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada The Verge (19/4/2018).

Pada bulan Januari, Qualcomm berjanji untuk meningkatkan pendapatan dengan memangkas pengeluarannya sebesar $1 miliar melalui rencana pengurangan biaya “yang dirancang untuk menyelaraskan struktur biaya dengan target margin jangka panjang.”

Qualcomm akan mengajukan pemberitahuan Penyesuaian Pekerja selama beberapa hari ke depan ke negara bagian California mengenai PHK yang akan dilakukan. Pemberitahuan bersifat wajib bagi perusahaan yang mengalami PHK massal 50 karyawan atau lebih dalam jangka waktu 30 hari.

Hal ini juga mengharuskan perusahaan untuk memberikan pemberitahuan kepada karyawan yang terkena dampak 60 hari kalau mereka akan dipecat. Qualcomm akan menawarkan pembayaran pesangon bagi mereka yang terkena dampak PHK.

Sebelumnya, Qualcomm memangkas ribuan pekerja pada tahun 2015 dan terus berjuang dengan penurunan penjualan selama beberapa tahun terakhir.

Pada bulan Januari, Qualcomm terkena denda USD1,2 miliar dari Uni Eropa karena melanggar undang-undang anti-trust dalam serangkaian kesepakatan dengan Apple.

Baca juga: Donald Trump Gagalkan Mimpi Broadcom Ambil Alih Qualcomm

Qualcomm juga menjadi subjek dari tawaran pengambilalihan yang bergejolak oleh Broadcom selama beberapa bulan, tetapi itu dibatalkan setelah Presiden AS Donald Trump yang memblokir kesepakatan pada Maret karena alasan keamanan nasional.

Menuju Sumber berita