Pencapaian Gubernur Malut Gani Kasuba, APBD Defisit dan Warga Miskin Naik

Ternate – Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba ternyata memiliki sejumlah pencapaian selama kurang lebih 5 tahun memimpin daerah itu. Bukannya baik, justru sebaliknya.

Kendati menjadi calon petahana dalam pemilukada 2018, Gubernur Malut tak pernah merasa jika daerah yang dipimpinnya itu masih tertinggal.

Awal tahun 2018, Badan pusat statistik (BPS) merilis jumlah kemiskinan di Maluku utara. Jumlahnya cukup mengagetkan, lantaran bertambah menjadi 1.810 penduduk miskin dan secara total berjumlah 7.824 penduduk.

“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 yaitu sebesar 3,70 persen atau meningkat 0,09 poin dibandingkan keadaan Maret 2017 yang sebesar 3,61 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 meningkat 0,15 poin menjadi 7,55 persen dibandingkan keadaan pada Maret 2017 yang sebesar 7,40 persen,” kata Kepala BPS Malut Misfaruddin di Ternate dalam rilisnya.

Meski jumlah kemiskinan di Maluku Utara naik, Gubernur Maluku Utara sampai hari ini belum memberikan statment terkait data BPS tersebut. Padahal dari sejumlah berita yang ada, Gubernur malut yakin dirinya bisa sejahterakan penduduk.

Dilain sisi, pada 2017, APBD Maluku Utara mengalami devisit sejumlah Rp44,43 Miliar. defisitnya anggaran tersebut karena terjadi selisih antara, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar

Rp 2.864.175.974.702.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan masih banyak kepala daerah yang santai dan tidak fokus menggenjot pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

“Dari 34 Provinsi di Indonesia di semester I-2017 hampir secara keseluruhan pendapatan APBD berada di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan terdapat daerah yang tidak sampai 20 persen. Ini bukti bahwa kepala daerah banyak santai dan berleha-leha,” ujar Jajang.

Maluku Utara sendiri, berdasarkan data yang ada target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen. Inilah kemudian kepala daerah dianggap tidak fokus menggenjot pendapatan dalam APBD.

Hingga berita ini ditulis, pejabat setempat belum dapat dikonfirmasi mengenai perihal ini.

(mgb)

Menuju Sumber berita